Lunasi Utang untuk Kepentingan Jangka Panjang

Kompas Cyber Media (KCM)
AKIBAT krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat Indonesia tidak punya pilihan selain meminta bantuan keuangan dan teknis pada Dana Moneter Internasional (IMF). Membungkuknya Presiden Soeharto untuk menandatangani letter of intent (LoI) di hadapan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus pada 15 Januari 1998, menunjukkan menyerahnya republik ini pada aturan dan persyaratan yang ditentukan IMF.

KENYATAANNYA, Indonesia memang menjadi good boy yang patuh melakukan segala hal yang diminta IMF dalam butir-butir LoI, yang seolah-olah dibuat oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Kepatuhan yang tidak banyak manfaatnya, karena resep yang diterapkan IMF setelah lebih dari lima tahun mengontrol kebijakan ekonomi Indonesia tidak kunjung menyehatkan negeri ini, malah menimbulkan kebijakan yang kontraproduktif.

Pinjaman yang diberikan IMF untuk menyehatkan neraca pembayaran ternyata sama sekali tidak meningkatkan cadangan devisa neto, malah menutup kemungkinan Indonesia untuk mendapat pinjaman guna pembiayaan proyek. Justru beban utang yang bertambah sampai dua kali lipat. Untuk kewajiban utang dalam negeri, program IMF menyebabkan Indonesia memiliki utang Rp 650 triliun.

Rekomendasi IMF yang kompetensinya pada bidang ekonomi makro juga melebar pada bidang perbankan, pertanian, dan masalah lain. Rekomendasi IMF pada LoI pertama untuk melikuidasi 16 bank pada 1 November 1997, menimbulkan kepanikan masyarakat yang luar biasa.

Penutupan bank-bank tersebut memudarkan kepercayaan masyarakat pada bank. Masyarakat menarik dana besar-besaran dari bank lainnya yang tidak dilikuidasi. Tidak kurang dari Rp 660 triliun harus dikeluarkan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional.

Tuntutan IMF agar Indonesia mencabut larangan ekspor kayu gelondongan tahun 1998, memperumit masalah illegal logging. Masalah yang bermula dari kekacauan institusi Indonesia mengelola hutan, diperparah karena tuntutan IMF dan semakin sulit dihentikan.
Daftar dosa IMF bertambah panjang dengan dipaksakannya pemerintah mengurangi subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi masyarakat yang belum pulih dari krisis. Penolakan massa pada kenaikan tarif dasar listrik, BBM, dan tarif telepon secara serempak Januari lalu, berkembang menjadi unjuk rasa yang menjadi aksi rakyat terbesar dalam masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Ditambah lagi keinginan IMF yang memaksakan bea masuk gula dan beras turun sampai nol persen saat terjadi kelebihan produksi tiga tahun lalu, yang akan mematikan petani yang sebelumnya sudah menderita.

Tidak banyak yang berubah dari kondisi perekonomian Indonesia, karena IMF mengeluarkan diagnosa dan resep obat yang nyaris sama untuk setiap pasiennya berdasarkan pendekatan pemrograman finansial yang sederhana. Padahal, setiap negara memiliki masalah dan struktur ekonomi yang berbeda-beda.

Tak heran, kondisi ini membuat rakyat dan sejumlah ekonom gemas dan geregetan. Kehadiran IMF dengan skenario pasarannya terbukti tidak banyak menolong ekonomi Indonesia, malah dalam beberapa hal membuatnya menjadi lebih buruk. Angka pengangguran, misalnya, terus meningkat sampai 40 persen, sehingga jumlah pencari kerja di Indonesia hampir sama dengan jumlah penduduk Argentina yang banyaknya 37 juta jiwa.

MENJELANG berakhirnya pemberian pinjaman dalam bentuk Extended Fund Facility (EFF) dari IMF, akhir tahun ini, sikap pro dan kontra mengerucut pada pilihan yang diambil Indonesia setelah keluar dari IMF. Bertentangan dengan kecenderungan kuat pemerintah untuk memilih opsi post program monitoring (PPM) yang masih berada dalam pengawasan IMF, sejumlah ekonom memilih untuk langsung melepaskan diri tanpa pengawasan IMF lagi.

Argumentasi pertama yang disampaikan, Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup untuk membayar lunas pinjaman yang tersisa. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie menegaskan, pelunasan pinjaman tidak akan membahayakan keuangan negara.
Cadangan devisa saat ini sekitar 34,1 miliar dollar AS, dengan pinjaman IMF akhir Maret lalu sebesar 8,4 miliar dollar AS dan sampai akhir 2003 bertambah menjadi 9,2 miliar dollar AS. Jika pinjaman ini dilunasi sekaligus, cadangan devisa yang dimiliki masih sebesar 24,9 miliar dollar AS. Jumlah ini cukup untuk membiayai impor selama 5,2 bulan.

Dengan cadangan yang sangat kuat dan diperkirakan akan menguat terus, Kwik menilai tidak ada gunanya memilih opsi PPM dan membayar sampai sisa utang Indonesia di bawah kuota anggota IMF sebesar 3 miliar dollar AS. "Mengapa menyisakan utang jika cadangan kita sangat kuat untuk melunasi utang? Lagi pula, jika dilunasi seluruhnya kita terbebas dari kewajiban membayar bunga," ujar Kwik.

Kemungkinan turunnya kepercayaan dunia internasional bila Indonesia nekat mengeluarkan uang dari cadangan devisa dalam jumlah besar sekaligus dinilai tidak beralasan. Lagi pula, pinjaman IMF sebesar 8,4 miliar dollar AS yang saat ini berada dalam cadangan devisa negara tidak boleh dipergunakan sampai sisa cadangan devisa sebesar 25,7 miliar dollar AS habis dipakai.

Argumennya, daripada tidak bisa dipakai, lebih baik pinjaman itu dikembalikan seluruhnya. Seandainya kotak besar berisi cadangan devisa 25,7 miliar dollar AS karena suatu sebab habis dua atau tiga tahun mendatang, kotak kecil berisi pinjaman IMF pun tidak banyak berguna karena sudah dikurangi cicilan setiap tahun lewat opsi PPM. Kesimpulannya, buat apa pinjaman itu dipertahankan dalam cadangan devisa?

Pengamat ekonomi dari Indef, Drajad Wibowo, mengatakan, keuntungan opsi PPM hanya dinikmati dalam jangka pendek. Sebagai opsi yang paling minim risikonya, PPM menjamin stabilisasi fiskal karena IMF masih bisa membantu penjadwalan utang melalui fasilitas Paris Club sampai 3 miliar dollar AS. Lagi pula, opsi ini yang ditempuh negara-negara lain seperti Thailand, Korea Selatan, dan Filipina.

Namun, berbeda dengan negara lain, Indonesia dirawat IMF selama lima tahun, jauh lebih lama dari negara-negara tersebut. Sehingga, biaya jangka panjang yang ditanggung Indonesia jauh lebih besar daripada keuntungan jangka pendek yang diperoleh.

Biaya tersebut termasuk privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran sehingga aset yang ada dijual di bawah harga yang semestinya, dan aset produktif dilepas tanpa persiapan yang matang sebelumnya. Selain itu, tingginya angka pengangguran karena program IMF hanya memperhatikan stabilitas fiskal dan menafikan efek sosialnya. Opsi PPM juga tidak bisa mengatasi masalah jangka panjang yang akan dihadapi ekonomi Indonesia karena reformasi ala IMF, yaitu ancaman fiskal karena utang luar negeri dan utang dalam negeri.

JIKA pemerintah berani mengambil sedikit risiko dengan membayar lunas seluruh utang IMF, kekhawatiran adanya kesenjangan fiskal (financing gap) dapat diantisipasi dengan rekayasa keuangan. Indonesia bisa memanfaatkan bunga pinjaman dari negara lain yang cukup rendah, seperti Malaysia yang besarnya 6-7 persen dan Jepang yang hanya 2 persen, dengan melakukan project financing swap.

Dengan memanfaatkan selisih bunga yang cukup besar, Indonesia bisa menghemat Rp 10 triliun sampai Rp 12 triliun dari Rp 55 triliun yang dicadangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar bunga obligasi tahun ini. "Kekhawatiran jangka pendek bisa diatasi dengan berani melakukan model tukar guling seperti itu," kata Drajad.
Cara lain untuk mengurangi financing gap dapat dilakukan dengan optimalisasi pemakaian gas bumi, sekuritisasi aset BUMN, dan menambah jumlah wajib pajak. Perlu juga dilakukan negosiasi ulang terhadap dana alokasi umum yang dituntut daerah. "Cara mengatasi financing gap benar-benar tergantung kemauan kita, tidak tergantung pada kebijakan orang lain. Meskipun hal ini tidak mudah dilakukan, di situlah letak tantangannya," ujar Drajad.

Pelaku pasar dan masyarakat diyakini tidak akan kehilangan kepercayaan bila Indonesia membayar langsung seluruh pinjaman IMF. Selain karena cadangan devisa Indonesia sangat mencukupi, waktu yang ada cukup untuk mempersiapkan masyarakat dan pelaku usaha tentang kemungkinan ini.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, menegaskan, financing gap hanya terjadi pada anggaran, bukan pada realisasinya. Hal itu bisa ditanggulangi antara lain dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara. "Perlu dilihat anggaran belanjanya, ada pemborosan atau tidak. Mengapa bukan masalah itu yang diselesaikan lebih dulu?" gugat Revrisond.

Masalah pokok exit strategy Indonesia, lanjut Revrisond, bukanlah pada opsi apa yang dipilih, tetapi pada agenda reformasi yang harus dilaksanakan setelah Indonesia keluar dari IMF. Kebijakan ekonomi yang diambil pasca-IMF harus mengutamakan kepentingan rakyat, seperti amanat konstitusi.

Agenda IMF selama ini didasarkan pada konsensus Washington yang menekankan penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi BUMN. Keempat agenda ini lebih banyak merugikan rakyat karena social cost yang dikeluarkan besar sekali.

"Kebijakan IMF seperti penghapusan subsidi secara serentak dan privatisasi BUMN mudah memicu unjuk rasa. Baru sampai tahap pelaksanaan saja sudah terjadi kerusuhan sosial, ini berarti kebijakan tersebut tidak memperhatikan kepentingan rakyat," ujar Revrisond.
Revrisond optimis Indonesia mampu mandiri dan tetap bertahan pasca-program IMF. Indonesia dapat memilih sendiri kebijakan yang tepat dengan situasi dan kondisi negara ini tanpa perlu didikte lembaga atau negara lain. "Lagi pula, keluar dari program IMF tidak berarti kita keluar dari keanggotaan IMF," ujarnya.

Senada dengan Revrisond, Drajad mengungkapkan, yang terbaik adalah Indonesia bisa menentukan kebijakan ekonominya sendiri sesuai dengan masalah yang dihadapi. IMF dinilai terlalu memudahkan masalah, karena kebijakan ekonomi Indonesia tidak hanya berhubungan dengan kondisi fiskal, tetapi juga masalah sosial seperti pengangguran, eforia desentralisasi, dan reformasi.

"Sayangnya, perdebatan ini keluar dari tataran akademis dan masuk ke wilayah politik. Semakin berlarut-larut, masyarakat semakin tidak tenang. Lebih baik kelompok yang berbeda pendapat duduk satu meja dan membuat keputusan bersama," kata Drajad. (was)

Seluruh Utang Dilunasi, IMF Tak Bisa Intervensi Indonesia Harus Menjadi Tuan di Negeri Sendiri

Banglades Berpesta

Kompas Cyber Media (KCM)

DHAKA, Sabtu - Banglades larut dalam suasana pesta. Rakyat gembira setelah mendapatkan informasi bahwa pelopor kredit mikro, Muhammad Yunus, menjadi warga Banglades pertama peraih Nobel paling bergengsi, Nobel Perdamaian 2006. Sorak-sorai dan suasana haru terasa di seantero Banglades, Sabtu (14/10).

Aliran ucapan selamat juga terus mengalir dari berbagai sudut dunia, dari pemimpin negara maju dan negara miskin. Di pinggiran ibu kota Dhaka, ratusan orang berkumpul di rumah Yunus dan berlomba memberi ucapan selamat.

Banyak peminjam dana dari Grameen Bank juga turut berkumpul di sekitar rumahnya. Mereka tidak saja ingin memberi salam, tetapi merasakan Nobel untuk Yunus adalah untuk mereka juga. "Inilah saat paling menyenangkan bagi warga Banglades," kata Ansar Ahmed, yang mendoakan agar Yunus sehat dan panjang umur.

Ibu Ahmed pernah mendapatkan pinjaman dari Grameen Bank dan berhasil mengubah status sosial ekonomi keluarga.
"Saya sangat senang karena dia meraih penghargaan atas hasil pekerjaannya yang menguntungkan keluarga kami dan ribuan keluarga lain. Saya ada di sini untuk mengucapkan terima kasih kepadanya atas perbuatannya kepada kami," kata Ahmed.

Pawai di mana-mana

Untuk sejenak, 147 juta penduduk Banglades, yang sebanyak 45 persen hidup di bawah garis kemiskinan, merasakan kebahagiaan. Di berbagai tempat pawai, aksi-aksi meriah dilakukan untuk Nobel pertama bagi Banglades.
Di Distrik Hathazari, di sebelah tenggara Chittagong, pelaksanaan pertama kegiatan operasional Grameen Bank, sekitar 500 orang turun ke jalan. Aksi-aksi mereka ditayangkan di jaringan televisi ATN Bangla.

Di Singair, Distrik Manikganj, bagian tengah Banglades, lebih dari 30.000 orang membunyikan drum. "Nyalalah terang dari Yunus di setiap rumah," demikian sahutan meriah warga itu, yang juga ditayangkan di televisi.

Presiden Iajuddin Ahmed dan Perdana Menteri Khaleda Zia memimpin acara doa nasional dalam rangka memberi ucapan selamat kepada Yunus.
"Seluruh bangsa bangga dengan Nobel pertama untuk setiap warga Banglades. Program kredit mikro Doktor Yunus telah memberikan manfaat kepada jutaan orang," kata Khaleda Zia. Kredit mikro adalah kredit untuk kaum miskin dan usaha informal.

Menteri Luar Negeri M Morshed Khan menyanjung Yunus atas jasanya kepada kelompok paling miskin. "Dia memberi harapan bagi yang putus asa. Dia telah membuat Banglades bangga, dan saya, sebagai teman kecilnya, turut merinding karena bahagianya. Saya turut merasakan keagungannya," ujarnya.

Media Banglades pun tak kalah gencar memberi pujian. "Terima kasih Tuan Banglades," demikian harian Jai Jai Din. "Akhirnya Banglades memiliki seorang panutan dunia," lanjut harian itu.

"Ia satu-satunya ekonom di dunia yang telah menemukan teori ekonomi baru dan bisa diterapkan di akar rumput," kata Wahiduddin Mahmud, ekonom terkenal Banglades, yang mengajar di Universitas Dhaka.

Muhammad Yunus sendiri mengatakan, penghargaan untuknya menjadi dorongan makin kuat untuk memberantas kemiskinan global. "Sangat dimungkinkan, pada tahun 2015 kemiskinan global berkurang menjadi setengah dari sekarang," kata Yunus. Ucapannya itu merujuk pada program PBB, yaitu mengurangi penduduk miskin menjadi setengah pada tahun 2015, dari 1,2 miliar jiwa sekarang ini. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Yunus dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Yunus dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Rabu, 18 Oktober 2006
TEMPO Interaktif,

Jakarta: Apakah orang miskin dapat dipercayai untuk mengelola kredit? Almarhum Profesor Mubyarto yakin seyakin-yakinnya penduduk miskin dapat dipercaya untuk mengelola dana, tentu dengan bantuan pemandu di sana-sini. Berdasarkan keyakinan itu, diluncurkanlah program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada 1994. Dengan filosofi serupa bahwa penduduk miskin di pedesaan bisa dipercaya, giat bekerja, dan punya kecakapan yang memadai, guru besar ekonomi di Universitas Chittagong, Prof Dr Muhammad Yunus, berusaha mengentaskan nasib mereka di Bangladesh. Yunus optimistis bahwa ketika penduduk miskin diberi kredit, mereka pasti dapat mengembalikan, dengan dukungan sistem dan prosedur yang kondusif.

Bertolak dari sini, lahirlah Grameen Bank (GB) pada 1974.Pembentukan GB sempat terbentur undang-undang perbankan setempat, terutama soal agunan kredit. Padahal keistimewaan ide Yunus justru terletak pada tidak adanya persyaratan agunan. Buat Yunus, mustahil mensyaratkan agunan bagi penduduk miskin di Bangladesh. Di negara itu, agunan yang paling lazim dan bisa diterima kreditor adalah aset tanah. Padahal kelompok sasaran Yunus adalah penduduk termiskin dan buta huruf yang landless. Fokus Yunus selanjutnya bagaimana agar kredit itu selamat dan bisa dikembalikan, agar uang dapat berputar untuk membantu penduduk miskin lain.Dalam prakteknya, Yunus meniru modus para pelepas uang (Prasetiantono, dkk, 1997).

Keunggulan rentenir adalah kemampuannya mengakomodasi debitor. Pertama, menggunakan sistem door to door yang amat efektif menjaring nasabah. Ini cermin kegigihan dan dedikasi yang tinggi dari para debitor. "Armada" rentenir biasanya gigih menebar kredit dan gigih pula mengumpulkan pembayaran kembalinya dari hari ke hari. Kedua, rentenir memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam operasinya. Rentenir tidak pernah memberlakukan birokrasi bertele-tele, seperti syarat lembaga keuangan formal. Fleksibilitas semacam ini diperlukan di Bangladesh yang 67 persen penduduknya buta huruf.Namun, modus semacam ini berpeluang membuka masalah. Pertama, praktek door to door perlu "armada" tagih dengan personalia dalam jumlah besar, yang berarti memakan biaya operasional tinggi. Kedua, fleksibilitas yang tinggi dan tiadanya agunan menyebabkan risiko kredit juga tinggi. Untuk mengkompensasi kedua masalah itu, GB menerapkan suku bunga yang sama dengan pasar. Agar kredit dapat kembali, "armada" tagih beroperasi dalam periode mingguan. Cara ini mampu menekan kredit macet hanya 2 persen. Berbeda dengan rentenir yang dominan kredit konsumtif, GB hanya mengenal tiga jenis kredit: kredit untuk menciptakan pendapatan produktif, kredit membangun rumah, dan kredit musiman untuk tanaman musiman.

Secara kultural, GB menanamkan disiplin kepada para peminjam. Dari setiap lima orang peminjam, dibentuk satu kelompok. Ketika ada anggota kelompok yang menunggak, anggota kelompok lain ikut bertanggung jawab. Kinerja salah satu anggota membawa konsekuensi kredibilitas satu kelompok.Tidak seperti renternir yang ekspansif dan maximum profit, GB tidak mengenal sifat ekspansif. "Armada" dan jumlah cabang memang ditebar di mana-mana (2.226 cabang di 71.371 desa), tapi plafon kredit bagi setiap peminjam tetap dijaga. Kredit terendah senilai 50 taka (di atas US$ 1), yang tertinggi 60 ribu taka (US$ 1.500). Nilai kredit rata-rata 6.000 taka (US$ 160). Angka-angka ini menunjukkan komitmen GB kepada penduduk miskin, selain menjaga prudential banking untuk menghindari kredit macet. Yunus tidak memilih bentuk koperasi atau pegadaian. Di Bangladesh, koperasi yang reputasinya jelek. Idenya bagus, tapi dalam prakteknya seperti rentenir. Adapun pegadaian perlu agunan. Ini nonsens didirikan di Bangladesh, yang masuk deretan negara termiskin di dunia. Namun, spirit berkoperasi mewarnai operasi GB. Ada anggota, ada rapat anggota, ada tanggung jawab, ada rasa memiliki, serta ada kebersamaan, loyalitas, dan demokrasi. Butir-butir inilah yang menjadi substansi terpenting semangat berkoperasi.GB menjadikan kaum perempuan sebagai target group.

Mengapa? Pertama, dari segi ketenagakerjaan, umumnya perempuan bukan tenaga kerja produktif, sehingga dengan bantuan kredit mereka bisa melakukan usaha produktif di sela-sela mengurus rumah tangga. Kedua, secara kultural, perempuan terbiasa mengurus ekonomi rumah tangga (manajer keuangan). Ketiga, secara emosional, perempuan lebih dekat dengan anak-anaknya. Perempuan jadi kunci pembentukan kualitas sumber daya manusia anak-anaknya. Keempat, kredit merupakan jembatan emas menuju persamaan hak terhadap lelaki. Bantuan kredit kepada mereka tidak hanya meningkatkan usaha ekonomi dan kesejahteraan keluarganya, tapi juga berdampak meluas terhadap warga masyarakat lain.

Hasil sejumlah survei menunjukkan: persentase pekerja di pedesaan umumnya 4 persen, di desa GB sebesar 5 persen; persentase jumlah anggota keluarga yang bekerja di desa GB 1,75, di desa non-GB 1,43 orang; jam kerja di desa GB meningkat dari 6 jam jadi 18 jam; penghasilan rumah tangga nasabah GB lebih besar 28 persen ketimbang bukan nasabah, bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata rumah tangga di desa yang tak ada GB pendapatannya 43 persen lebih tinggi (Rasid, 1997). Studi Hashemi dan Schuler (1996) menemukan: ada korelasi signifikan antara keanggotaan GB dan pemberdayaan kehidupan sosial (dalam kontrasepsi; pemberontakan sistem patriarkat; dan politik). Artinya, keberadaan GB selain membuat ekonomi warga miskin "menggeliat", secara sosial-politik mereka teberdayakan. Tidak salah, panitia Nobel mengganjar Yunus dengan Nobel Perdamaian 2006. Sejauh ini, tak terhitung program dan usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Tanpa mengecilkan hasil yang dicapai, sampai sekarang penduduk miskin masih bejibun. Dua tahun Presiden Yudhoyono berkuasa, kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan tidak menurun, tapi justru naik. Di tengah membaiknya berbagai indikator makroekonomi, setahun terakhir kemiskinan justru meningkat dari 16 persen menjadi 17,75 persen, gizi buruk dari 1,8 juta menjadi 2,3 juta, dan pengangguran dari 10,4 persen menjadi 11,85 persen. Apa yang salah dengan program antikemiskinan di sini? Tak lain karena upaya pemerintah mengentaskan masyarakat miskin dan memberdayakan ekonomi rakyat direduksi hanya dilihat dari sisi permodalan. Seakan-akan muncul simple truth bahwa modal merupakan segala-galanya. Faktanya, ekonomi rakyat amat lemah dalam: keahlian dan keterampilan usaha, akses dana/modal usaha, dan pemasaran atau informasi (Suyanto, 1997; Dieter Evers, 1995; Sutojo dkk, 1994). Menurut Chambers (1987), ada lima ketidakberuntungan pada kelompok rumah tangga miskin, yaitu kerentanan, kelemahan fisik, derajat isolasi, keterbatasan pemilikan aset, dan ketidakberdayaan.Upaya pemberdayaan warga miskin tidak jauh dari penanganan hal-hal di atas. Pemberian "kail", dan bukan "ikan", sebagai strategi pemberdayaan ekonomi rakyat pun dirasa tidak memadai.

Kelompok miskin juga perlu diajari bagaimana cara memancing yang baik. Bahkan ada persoalan mendasar bahwa kelompok miskin yang diberdayakan itu juga perlu dijamin agar "sungai" atau "kolam" yang dipancing tidak keruh dan sustainable. Bagaimana mereka bisa mancing jika kolamnya sudah dikaveling orang lain?Mengapa Yunus berhasil memberdayakan ekonomi rakyat? Pertama, GB secara nyata meletakkan mekanisme demokrasi ekonomi secara riil. Ini diwujudkan dalam bentuk akses yang sama setiap orang terhadap kredit. Yunus berargumen, setiap individu bebas mengejar kepentingan ekonominya, sejauh individu-individu itu memiliki akses yang sama untuk memasuki pasar. Kedua, operasi GB hidup dalam konteks sosial yang demokratis. Kemiskinan tidak jadi obyek politik--seperti yang terjadi di Indonesia selama ini, sehingga pemerintah berkepentingan menetapkan garis kemiskinan menurut selera.

Kredit yang diberikan GB justru mampu memerangi ekstremitas politik di Bangladesh. Berkurangnya marginalisasi ekonomi ternyata mampu mengurangi marginalisasi politik. Ketiga, kelompok sasaran dibina secara intensif, dari pengarahan tentang tanggung jawab kredit, cara pengembalian beserta kewajiban pembayaran bunga, hingga rate income generation regeneration (uji kelayakan). Tak mengherankan, kini konsep GB diadopsi di puluhan negara. Bisakah kita belajar dari Yunus dan GB untuk memberdayakan ekonomi rakyat?

Khudori, PEMERHATI MASALAH SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN